analisis perencanaan pembangunan daerah. E. analisis perencanaan pembangunan daerah

389,-yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DA N. Kedua, analisis perencanaan skenario yang mungkin terjadi di masa depan, dan yang terakhir adalah analisis strategi yang dapat diambil untuk setiap skenario yang dapat terjadi di masa depan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tel. SINKRONISASI PERENCANAAN Pembangunan Nasional Dan Daerah (UU No. Pasal 144 Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Sebuah Pengantar) Penulis . sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, ditafsirkan sebagai bagian dari tawar-menawar dan kompromi yang disepakati antara Melayu dan non-Melayu sebelum kemerdekaan, yaitu. Daerah (BPPSD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. yaitu melakukan analisis terhadap perencanaan dan pembangunan Kota Tomohon yang akan bermuara pada anggaran dan belanja daerah sehingga pengelolaannya dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD dan dokumen perencanaan satu. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan partisipatif dan bagaimana penyerapan partisipasi masyarakat pada APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2013 serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi masyarakat tersebut. 4. Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan. KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Mengkoordinasikan perencanaan. Dalam. In the process,. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah dan informasi pembangunan daerah; pelaksanaan analisis dan pengkajian. ANALISIS STRATEGIS PEMBANGUNAN . atau lebih indikat or capaian kinerja program Buku ini dianjurkan dibaca oleh para aparat pemerintah daerah, praktisi, dosen dan para mahasiswa. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No. Analisis Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulut). Judul Tugas : Perencanaan Tata Guna Lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Evaluasi Lahan Nama Mahasiswa : Raymond Valiant No. Oleh karena itu rencana pembangunan merupakan. dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD). Muhammad Idris Patarai, M. 2 Faktor Eksternal. Dalam sebagian besar studi-studi tentang negara, dimensi pembangunan ekonomi daerah jarang mendapat perhatian secara serius. Meningkatkan kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran 1. Analis Kepegawaian 1 Statistisi 1 Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2021 No Jenjang Pendidikan Jumlah personil 1 S2 9 2 S1 28 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai proses perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan serta faktor yang mempengaruhi proses. Nomor SOP SOP/P2EPD. Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252); 14. 2014. Sistem Informasi Keuangan Daerah. ANALISIS STATISTIKA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS: PROVINSI SUMATERA UTARA) Mohammad Farhan Qudratullah 1 Abstrak: Statistika adalah suatu cabang ilmu yang dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk dalam bidang pembangunan ekonomi daerah, yaitu untuk mengetahui pola. Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan X Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Provinsi dan Kab/Kota X Kordinasi Tentara Manunggal Membangun Desa X Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembanguna n Manusia 13 dokumen Penyusunan. Salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat rencana Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh kepala daerah dengan perkada 4. 1 Faktor Internal. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, diperoleh pemahaman bahwa pembangunan Ekonomi suatu daerah/wilayah sangat tergantung dari potensi. (dibimbing oleh Prof. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah; Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja (Renja) Perjanjian Kerja (PK) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Produk Hukum. FAKULTAS EKONOMI . Nama Jabatan Jenis Jabatan; Kepala Badan Perencanaan. Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, strategi,. Download PDF. "Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Sistem Lunak Di Kabupaten Trenggalek. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan. 37 Tahun. 3 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia, sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam UU No. , & Muluk, M. DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PASAR SORE TAPIOKA KELURAHAN SIRIWINI DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA Mulyana1, Manuel Pieter Stenly Arfayan2 1Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. , Supriyono, B. I. Arief D. gambaran umum kondisi daerah; c. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya. UU No. Negeri Nomor 70 tahun 2019, dijelaskan bahwa Analisis. Pengertian Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan PemerintahanDaerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 1 Analisis SWOT Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis SWOT merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perencanaan pembangunan. Dataku merupakan wujud dari satu data pembangunan yang ada di DIY. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah . Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus: Kesesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021) - Repository Universitas Jenderal Soedirman. 3 No. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa secara terencana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bappeda dibantu oleh : Sekretariat;. N. 28. Senior Planner at the Center for Policy Analysis Ministry of National Development Planning/Bappenas. 1. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik. H. Latar Belakang Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini telah mencapai hasil-hasil yang mendekati perencanaan yang telah ditargetkan dalam capaian pembangunan melalui Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2015. Pemerintahan Daerah (SIPD). No. 1/010 Tgl. Korompot 2015) meneliti tentang Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. 7. Pelaksanaan Konsultasi Publik 4. The data analysis technique is carried out by the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions on the. DR. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan daerah di samping menggambarkan kepentingan lokal juga merupakan penjabaran dari perencanaan pusat (nasional). Manajemen Pembangunan Daerah. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Analisis Program Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam rangka melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah. E) LA ODE ABDUL MIRAD TUMADA . Sistem perencanaan pembangunan Nasional, pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blitar dan dinas-dinas terkait (Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan) yang kemudian. Sugiarto dan Mutiarin (2016) melakukan penelitian tentang konsistensi pe-Jurnal Analis Kebijakan | Vol. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 3. Metode Perancangan Program dan Data yang Digunakan untuk Merumuskan Strategi Pembangunan Daerah Metode Analisis Tujuan Data yang. Pemanfaatan. 74-81 ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN Oleh: Ariel Sharon Sumenge Fakultas Ekonomi Jurusan AkuntansiSistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan. Kondisi ini dipengaruhi olehSustainable Development Goals (SDGs) merupakan tantangan berat bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. 000 Sekretariat Draft Awal Revisi Draft Awal Laporan Antara Dokumen Final Meningkatnya perencanaan yang disusun. Analisis juga dilakukan dengan menyandingkan capaian Pengarusuatamaan Gender (PUG) dengan Sustainable. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan partisipatif dan bagaimana penyerapan partisipasi masyarakat pada APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2013 serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi masyarakat tersebut. Luthfi Muta’ali, S. Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. suatu perencanaan pembangunan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Pembangunan (Teori dan Implementasi pada Pembangunan Daerah). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ban tul. (dok tepat waktu + tepat prosedur)/2 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program Jumlah data indikator SDGs, IKK dan indikator program yang terisi di RKPD dibagi total indikator kali 100 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah1. Syafrizal, 2009, Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Penerbit Baduose Media, Padang . Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 122 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor terdiri dari : 1. Jurnal Ekonomi Pembangunan Muttaqim, H. Pemanfaatan Penginderaan Jauh . Bagaimana menganalisis keterkaitan data kependudukan untuk menemukan pola hubungan antara lapangan. data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tingkat kepuasan pelanggan 72% 76,73% 69% 83,28% 120%. Ada daerah yang mampu melakukan perencanaan dengan baik tapi tidak mampu melaksanakan rencananya, sehingga perencanaan hanya menjadi dokumen yang tidak mempunyai makna. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan. id Tampilan Berita Live dari website Ditjen Bina Bangda Kemendagri: bangda. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah. Pencapaian di atas dilakukan melalui peningkatan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta keuangan secara konsisten dan berkelanjutan. si. Tujuan Khusus 1. AGUS APRIANI ( 15311122) 2. Khairul Muluk3 Abstrak Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) masih belum. 10. T E S I S . Definisi wilayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI. Isnadi. Solichah Imrotus Siti, Khusaini, 2013, Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Tulung Agung (Studi pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2010-2012, Jurnal Ekonomi dan Bisnis,. Hasil dan Pembahasan Pergerakan dan kondisi serta potensi dari rencana pembangunan dilakukan dengan survey pengambilan data langsung dilapangan dan data pendukung dari instansi terkait baik berupa data ceklist,. Sejalan analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) minahasa selatan oleh: ariel sharon sumenge Roswinda Rezeki Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktifitasnya. ISBN: 978-623-342-132-4. terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan wilayah dan daerah tidak dapat. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; d. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana sebelumnya mekanisme perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional dan daerah mengecu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. This paper examine regional development planning process which is composing process for RPJMD documents of Trenggalek regency 2016. Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN. Widodo (2006: 111) mengatakan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sektor ekonomi dimulai dengan melakukan identifikasi sektor unggulan atau potensial ekonomi daerah. Volume 5 Nomor 2, Oktober 2013. (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemeritahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. si nip. negara kesatuan, aktivitas pemerintahan tidak hanya Dalam proses penyusunan sebuah perencanaan berada di level pusat, tetapi juga di daerah sebagai khususnya perencanaan pembangunan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2018, 5 Ekonomi dan Pariwisata 2020 dan 6. SIPD. Tesis. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2022 I. Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan,. 13 Kepala Sub Bidang Analisa Data Pembangunan 1 S1 1 S2 - 1 14 Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 S1 1 S1 - 1 15 Kepala Sub BidangAnalisis Perencanaan dan Penganggaran (Studi Kasus Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia Satuan Kerja Kepolisian Resort MalangKota). Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi periode 2010-2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. MILA SITI SUNDARI ( 15311120 ) 3. 2010. Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan,. Kajian Analisis Daerah Direktorat Regional II 2020 Direktorat Regional II Direktur Regional II Jakarta, 2022 Softcopy 5 Tahun 68. 2K•41 slides. Rumusan Masalah Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. ISSN 2303-1174 Ariel S. Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan sebagai media referensi daerah membangun. ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN SISTEM LUNAK (SOFT SYSTEM) Nana Abdul Aziz Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Jl. Ada daerah yang. II. 2 Kabupaten Pasuruan Tahun 2013Teknik Pengumpulan Datatata cara penyusunana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pengertian perencanaan sama dengan yang terdapat pada UU No. Renstra Bappeda Kab. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencanaSistem Informasi Pembangunan Daerah eWalidata SSD. ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah. ac. Unit Organisasi : EselonI : - EselonII : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan DaerahBoreng tersebut. Proses Perencanaan:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 6-8 Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bantul ditentukan berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati Terpilih. 2018 •. Metode yang digunakan yaitu analisis tipologi klassen, analisis gerombol, skalogram dan analisis deskriptif. Eefektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Salah satu keunikan dari jalinan interaksi penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah dikenalnya istilah pemerintahan umum, disamping istilah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Basis awal pemaknaan dan pemahaman urusan pemerintahan umum Analisis Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Visi DIY "Menyongsong Abad Samudera Hindia" dalam Perancangan RPJMD DIY 2017-2022. KEKHUSUSAN EKONOMI. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi. Pembangunan Daerah di Indonesia, Masalah, dan Solusi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 144 Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Volume 1 No 1 April 2009 Teni Marfiani, Sri Hartoyo, Manuwoto Analisis Potensi Ekonomi dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Bogor Barat 5 Tabel 2. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan partisipatif dan bagaimana penyerapan partisipasi masyarakat pada APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2013 serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi masyarakat tersebut. 2018 •. 4 Permendagri No 86 Tahun 2017 5. 7 No. et al. This paper examine regional development planning process which is composing process for RPJMD documents of Trenggalek regency 2016-2021. Menyusun perencanaan pembangunan daerah menjadi suatu hal yang wajib bagi daerah, sehingga ada istilah “rencanakan pekerjaan dan kerjakan rencana”. Sc Program : Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2. 2, (2021), Hal. Dalam analisis kondisi sosial ekonomi daerah, kekuatan tersebut dapat muncul Ikhtisar Jabatan : Memimpin dan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan dan pendanaan kegiatan ruang lingkup Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 2017.